STUDY OF MAQASID SYARIAH ON DSN-MUI FATWA NO. 08/2000 ON MUSYARAKAH AGREEMENT AS A STRENGTHENING OF THE ONE ISLAMIC BOARDING SCHOOL ONE PRODUCT PROGRAM

Abstract

The OPOP (One Pesantren One Product) program is an Islamic boarding school-based economic empowerment strategy developed to strengthen the independence and business capacity of Islamic boarding schools. In the context of sharia-based economic development, this program requires a solid foundation of Islamic law, especially regarding the business contracts used. This article analyzes the implementation of the musyarakah contract in the Islamic boarding school business model in the OPOP program, based on DSN-MUI Fatwa No. 08/2000, and reviews its conformity with the maqasid syariah as the basic objective of Islamic law. The study uses a qualitative-descriptive approach with a library research method. The analysis examines the provisions of the DSN-MUI fatwa related to the elements of the musyarakah contract, such as capital contribution, ownership portion, profit sharing, risk distribution, and business management mechanisms. The maqasid syariah framework used includes five main objectives: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-mal, and hifz al-nasl, with a special focus on the hifz al-mal dimension as the foundation for strengthening the people's economy. The results indicate that the musyarakah contract in the DSN-MUI fatwa is highly compatible with application in the Islamic boarding school business ecosystem, especially in the partnership pattern among Islamic boarding schools, students, alums, and the community. Implementing musyarakah aligns with the maqasid syariah because it encourages the equal distribution of capital, increases welfare, and strengthens the economic independence of Islamic boarding schools.

Program OPOP (One Pesantren One Product) merupakan salah satu strategi pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren yang dikembangkan untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas usaha pesantren. Dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis syariah, program ini membutuhkan landasan fikih yang kokoh, terutama terkait akad-akad bisnis yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad musyarakah pada model usaha pesantren dalam program OPOP berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 08/2000, serta meninjau kesesuaiannya dengan maqasid syariah sebagai tujuan dasar hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode library research. Analisis dilakukan terhadap ketentuan fatwa DSN-MUI terkait unsur-unsur akad musyarakah seperti kontribusi modal, porsi kepemilikan, pembagian keuntungan, distribusi risiko, dan mekanisme pengelolaan usaha. Kerangka maqasid syariah yang digunakan mencakup lima tujuan utama: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-mal, dan hifz al-nasl, dengan fokus khusus pada dimensi hifz al-mal sebagai pondasi penguatan ekonomi umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad musyarakah dalam fatwa DSN-MUI sangat kompatibel untuk diterapkan pada ekosistem usaha pesantren, terutama dalam pola kemitraan antara pesantren, santri, alumni, dan masyarakat. Penerapan musyarakah selaras dengan maqasid syariahkarena mendorong pemerataan modal, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan kemandirian ekonomi pesantren.